Eksistensi DKSS dan Gubernur Baru

<!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:”"; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-fareast-font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:EN-GB; mso-fareast-language:EN-GB;} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:17.0pt; font-family:”Courier New”; mso-font-kerning:0pt; mso-fareast-language:EN-GB;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.9pt 70.9pt 70.9pt 96.4pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

Dimuat di Sumeks Minggu 9 Nopember 2008

Eksistensi DKSS dan Gubernur Baru

Oleh : Tarech Rasyid

Penulis adalah peminat seni-budaya

dan Koordinator Sekolah Demokrasi

Membaca tulisan Imron Supriyadi, cerpenis dan pekerja teater, di harian Sumatera Ekspress, 12 Oktober 2008, setidaknya berhasil melecut saya untuk nimbrung dalam “dialog kebudayaan”, atau sekedar sharing pemikiran mengenai eksistensi Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS). Sesungguhnya, saya sudah cukup lama meninggalkan aktivitas dari gerakan kebudayaan (gerakan kesenian) di Sumsel, dan lebih memfokuskan diri pada Gerakan Sosial (Baru). Meskipun demikian, kadang-kadang juga diharapkan kawan-kawan seniman agar saya kembali menggerakkan kesenian dan kebudayaan daerah.

Kenapa? Karena saya malas menyaksikan perilaku beberapa seniman dan Ketua DKSS, baik Prof Dr Amran Halim terlebih lagi Djohan Hanafiah yang kurang memahami mengenai filsafat seni dan filsafat kebudayaan. Karena kalau saya terlibat dalam dialog, itu berarti melibatkan diri dalam dunia ketidakpahaman mereka, sehingga dapat dituduh sebagai “orang asing” (strangers) seperti dalam novel Albert Camus. Dan, saya tidak akan menganggap mereka sebagai “orang lain” (the others) sebagai “neraka” seperti diyakini Jean Paul Sartre.

Yang jelas, kedua mantan ketua DKSS itu tidak meninggalkan jejak rekam pemikiran mengenai arah kesenian dan kebudayaan Sumsel dalam konstelasi kebudayaan (kesenian) nasional maupun internasional. Apalagi memberikan pemikiran yang mampu menggugah inspirasi seniman muda. Realitas kebudayaan seperti ini adalah iklim berkesenian (berkebudayaan) sontoloyo meminjam bahasa Presiden Soekarno.

Disamping itu, kedua mantan ketua DKSS itu sama sekali tidak memiliki “keberanian moral” (moral courage) sehingga terkesan “menghamba” atau “menyembah” kepada kekuasaan untuk tidak mengatakan berjiwa feodal. Ironisnya, sikap seperti itu diamini para seniman dan birokrat. Tentu saja, pada dasarnya, mereka pun berjiwa feodal untuk tidak disebut sebagai pencari “rai dan lokak”. Perilaku tersebut memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap esensi dari gerakan kebudayaan (kesenian).

Dalam konteks itu pula tulisan Imron Supriyadi menjadi lebih bermakna. Benar bahwa ideologi itu penting kalau melihat DKSS sebagai organisasi kebudayaan (kesenian). Sebab, antara ideologi dan organisasi itu tak ubahnya seperti tubuh dan jiwa kita. Jiwa DKSS itu mestinya adalah “ideologi kebudayaan” (ideologi kesenian) atau filsafat kebudayaan (filsafat seni) yang telah dirumuskan.

Celakanya, DKSS yang pernah dikomandoi Amran Halim dan Djohan Hanafiah tidak memiliki ideologi. Karena itu, DKSS tak ubahnya seperti kapal yang tidak memiliki kompas, terombang-ambing dan tidak memiliki sikap kebudayaan dan keberanian moral. Tidaklah mengherankan bilamana semua pengurus DKSS di masa rezim Soeharto mengidap penyakit “sakit gigi” ketika berhadapan dengan tekanan penyeragaman kebudayaan daripada rezim Soeharto.

Sangat bertolak belakang dengan kalangan seniman dan aktivis kebudayaan muda, justru mereka mampu mempelopori munculnya Gerakan Social Baru di Sumatera Selatan. Sebab, kala itu mahasiswa di Sumsel masih bisu, seniman dan aktivis kebudayaanlah yang bertindak dan berteriak di jalanan menuntut keadilan ekonomi, hukum, politik, dan budaya.

Konflik DKSS

Konflik seniman dan aktivis kebudayawan dengan seniman tua dan bu(d)ayawan tua muncul sejak berdirinya DKSS. Saya selaku penggagas dan penggerak berdirinya DKSS memiliki kepentingan untuk mendorong munculnya gerakan kebudayaan (baca: kesenian) secara formal. Sebab, secara non-formal telah dilakukan oleh Kelompok Studi Kebudayaan Kali Musi (KSKKM) yang menggagas sastra non-blok, kemudian berkembang pula gagasan membangun sastra gerakan. Sedangkan di bidang teater, berkembang konsep “pembunuhan sutradara” yang meminjam pemikiran posmo-dernisme.

Selain itu, saya pun memiliki agenda agar DKSS dapat menjadi organisasi formal yang mampu menjadi dinamisator untuk kemajuan kebudayaan lokal, juga sebagai katalisator dari derasnya arus penyeragaman budaya dan invansi kebuadayaan dari negara asing terhadap kebudayaan lokal.

Berangkat dari misi itu, saya merangkul sejumlah seniman dan menggandeng sejumlah tokoh birokrasi pada tahun 1995. Ada dua kali pertemuan yang difasilitasi Direktur TVRI Palembang yang antara lain dihadiri almarhum B.Yass (sastrawan angkatan 66), Anwar Putra Bayu (penyair), Efvan Fadjrullah (teater), Musnadi (wartawan RCTI), Dimas Agus Pelaz (penyair), JJ Polong (teater), Nurhasan (teater), Ismail Djalili (film), Djohan Hanafiah dan lain-lain.

Dari dua kali pertemuan terbentuklah Badan Pekerja Dewan Kesenian Palembang (BPDKP), dan Tarech Rasyid dipercaya sebagai koordinatornya. Kata “Palembang” di belakang kata Dewan Kesenian diambil berdasarkan saran sastrawan angkatan 66, B. Yass, karena kata Palembang sudah dikenal lebih luas hingga ke manca negara, juga mengandung nilai-nilai kultural dan sejarah yang mendalam.

Namun, kemudian muncul Dewan Kesenian Sumsel (DKSS) yang dipimpin oleh Prof Dr Amran Halim yang dideklarasikan di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumsel tanpa membubarkan BP DKP. B. Yass kecewa dengan munculnya DKSS. Kekecewaan itu disebabkan BP DKP yang ikut didirikannya diabaikan. Dia pun menyesalkan beberapa penggagas DKP tidak berada di pengurusan DKSS pimpinan Amran Halim. Tetapi, saya tegaskan kepada sastrawan angkatan 66 itu akan mendirikan DKSS tandingan. Inilah awal konflik DKSS yang berkepanjangan sebagaimana dikemukakan oleh Imron Supriyadi. Pendiri DKSS tandingan itu adalah saya, Anwar Putra Bayu, Taufik Wijaya, Ucup Akar, Febri, Darto, dan lain-lain.

Kemunculan DKSS yang dipaksakan itu dikarenakan dua faktor, yaitu; Pertama, keberadaan BP DKP yang dikoordinir oleh Tarech Rasyid dianggap berbahaya karena telah melahirkan dua nomor buletin PRADEKA yang menyertai pembentukan DKP. Di dalam buletin PRADEKA itu terdapat Teks Proklamasi “Indonesia Emas” yang ditulis oleh Tarech Rasyid dan Anwar Putra Bayu. Teks Proklamasi itu sarat dengan kecaman terhadap praktik-praktik yang dilakukan rezim otoritarianisme di bawah kepemimpinan Soeharto, juga terdapat “iklan mbeling” yang menyoroti budaya korupsi di daerah Sumsel, termasuk sajak-sajak yang mengkritik budaya militerisme di Indonesia. Buletin yang dikelola Tarech Rasyid dan Anwar Putra Bayu ini kemudian diberedel Dinas Penerangan Provinsi Sumsel.

Kedua, untuk mengamankan secara politik maka “orang-orang vokal” yang menakhodai pengelola buletin PRADEKA yang juga menggagas DKSS itu digusur. Nama-nama mereka tidak tercantum dalam SK Gubernur Ramli Hasan Basri. Ironisnya SK Gubernur Sumsel itu mengabaikan keberadaan BP DKP. Orang seperti Djohan Hanafiah, Ismail Djalili, Nurhasan dan lain lain, seyogianya berani mengemukakan fakta sejarah bahwa ada BP DKP kepada gubernur Sumsel maupun Amran Halim, yang memang tidak terlibat dalam rapat-rapat. Sedangkan para seniman dan birokrat yang terlibat dalam kepengurusan DKSS justru berwatak seperti Yudas.

Yang tak dapat dipungkiri bahwa badan tersebut mendapat mandat dari rapat untuk mempersiapkan kelahiran DKP. SK Gubernur Ramli Hasan Basri tidaklah otomatis meniadakan eksistensi BP DKP. Lantaran sibuk dengan agenda besar reformasi total, maka seniman dan aktivis kebudayaan mengabaikan konflik DKSS. Mereka lebih fokus pada Gerakan Sosial Baru menantang kekuasaan otoritarianisme yang diyakini pula sebagai akar dari kerusakan budaya di Indonesia. Namun, dalam perjalanan DKSS konflik pun berlanjut. Konflik yang keras terjadi dalam proses transisi kepemimpinan DKSS. Celakanya, Djohan Hanafiah mau kembali untuk kedua kalinya. Dia harus mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dipakai DKSS. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan maka ada indikasi korupsi. Saya kira, kita pantas melaporkan kepengurusan DKSS ke polisi, kejaksaan atau KPK.

Gubernur Baru

Kemenangan pasangan Alex-Eddy (ALDY) sebagai gubernur dan wakil gubernur baru Provinsi Sumsel periode 2008 – 2013, tentu saja jauh dari kekhawatiran Imron Supriyadi. Sebab, ALDY tidak akan menyirami bensin pada wilayah konflik DKSS. Justru sebaliknya, saya menduga, ALDY akan memfasilitasi untuk mengubah energi-konflik-tak-terkelola menjadi energi-konflik-terkelola guna menciptakan “ruh” dialektika dalam melakukan perubahan kebudayaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, tegasnya ALDY tidak akan mencampuri Musdalub DKSS, justru senimanlah yang harus berdaulat dalam proses transisi kepemimpinan DKSS. Karena itu, Rahman Zeth tidak boleh melakukan tindakan apa-apa, kecuali mempersiapkan panitia Musdalub DKSS. Itu saja mandatnya. Jika melebihi mandatnya maka akan melahirkan resistensi berkepanjangan.

Yang jelas bahwa secara eksplisit sikap ALDY untuk meraih kursi gubernur Sumsel adalah untuk melakukan perubahan berbagai bidang, termasuk bidang kesenian dan kebudayaan. Hal ini tercermin dari pemikirannya ketika berdialog dengan seniman dan budayawan di Hotel Aston. Juga tampak bahwa pemikiran ALDY mengenai perubahan kebudayaan daerah itu dipertegas kembali di dalam visi dan misinya yang telah dipaparkan di hadapan wakil rakyat Sumsel.

Di dalam visi dan misinya, ALDY akan melakukan berbagai perubahan di Sumsel, termasuk perubahan di bidang kesenian dan kebudayaan, melalui strategi revitalisasi, refungsionalisasi, dan reparadigmatik. Dengan ketiga strategi ini diharapkan terjadi perubahan mendasar termasuk perubahan paradigma dalam mengembangkan seni-budaya yang bertolak dari nilai-nilai lokal (seperti nilai-nilai yang terdapat di dalam naskah Simboer Tjahaja).

Dalam konteks ini, tentu saja, ALDY membutuhkan mitra kerja kebudayaan yang mampu berpartisipasi dalam membangun kebudayaan lokal sebagai pemberi inspirasi, juga sebagai identitas kultural wong Sumsel. Nah, sekarang berpulang kepada seniman dan budayawan daerah. Apakah mampu bermitra dengan gubernur baru guna melakukan perubahan kebudayaan. Sebaliknya, bila gubernur baru mengabaikan janji-janjinya di dalam kampanye, atau sebagaimana dikhawatirkan Imron Supriyadi bahwa gubernur baru tak ubahnya seperti gubernur-gubernur sebelumnnya dalam menyikapi masalah DKSS, maka saya siap bersama seniman dan budayawan melakukan oposisi permanen, seperti Musa ketika menentang Firaun, demi kemajuan kebudayaan (kesenian) lokal!

Seandainya Saya Jadi Pemimpin

(Wawancara imajiner Seorang Pemimpin)

Seandainya Saya Jadi Pemimpin

Oleh T Junaidi

Bagaimana seandainya Anda jadi pemimpin?

Seandainya saya jadi pemimpin, pertama saya akan melihat lebih banyak dari pada yang dilihat orang lain, saya akan melihat lebih jauh dari pada yang dilihat orang lain, dan saya melihat sebelum yang lainnya melihat. Lalu, ngerti sakdurunge winarah (tahu sebelum diberitahu)

Pemimpin Sejati itu seperti apa?

Saya akan mencoba memberikan gambaran, meski kesannya teoritis, tentang seorang pemimpin sejati. Kita semua sangat membutuhkan seorang pemimpin sejati. Butuh manusia yang sanggup membangun budaya positif, kemajuan dan prestasi dalam berbagai bidang kehidupan; misalnya dalam pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, organisasi atau sosial masyarakat. Pemimpin sejati selalu berkorban untuk kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan. Teorinya memang seperti itu. Itulah pemimpin sejati. Bukan sibuk ngurusi golongannya, kroninya, atau malah membangun budaya nepotisme.

Pemimpin sejati tak lepas dari visi misi. Menurut Anda bagaimana?

Ya, visi misi seorang pemimpin ibarat arsitek dan bangunan. Mau merancang sebuah bangunan kokoh yang dapat membuat nyaman banyak orang perlu konsep yang jelas. Tapi ingat, seorang pemimpin tak hanya perlu menciptakan visi dan misi, melainkan merumuskan realita yang ada. Jangan sampai pemimpin menggurui rakyat, yang sebenarnya rakyat adalah guru kita. Bicara logis, bukan mendongeng si pungguk meraih bulan.

Pemimpin Sejati apakah juga pemimpin yang ideal?

Ya, seorang pemimpin sejati adalah pemimpin yang ideal. Akan sangat menghargai perbedaan maupun kekurangan masing-masing. Menciptakan harmonisasi sehingga elemen-elemen masyarakat yang ada saling bersinergi. Seorang pemimpin juga dituntut untuk peka dan mampu memperhitungkan segenap potensi yang ada untuk menciptakan pertumbuhan dan merealisasikan visi dan misinya menjadi kenyataan.

Apakah Bedanya pemimpin berbakat dengan bakat pemimpin?

Bahasa kita selalu bersayap-sayap, ada pemimpin sejati, pemimpin ideal, dan kini pemimpin berbakat. Hampir tak ada bedanya. Selama ini kualitas pemimpin sejati dianggap sebagai bakat yang tumbuh dalam diri seseorang secara alamiah. Tetapi sebenarnya kemampuan menjadi pemimpin sejati dapat dilatih, khususnya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi, berpikir dan bertindak positif, membangun jaringan dan kerjasama, menetapkan target-target, berempati, dan lain sebagainya. Artinya, siapapun dapat tampil sebagai pemimpin sejati yang menjadi dambaan semua orang dan berperan siginifikan sebagai pelopor untuk membangun kehidupan kita semua. Masyarakat sudah kenyang janji, sebab janji biasanya kebohongan yang tersembunyi.

Bagaimana menanggapi Pilgub sekarang ini?

Nah ini dia. Saya tidak bisa berkomentar. Selama kampanye saya hanya melihat ada beberapa selebaran bertebaran ke sana ke mari. Jatuh di tong sampah, selokan berbau busuk, di WC-WC umum, dan sebagai bungkus ikan asin. Isinya saling fitnah dan saling menjatuhkan. Saya yang tadinya tidak tahu apa-apa, jadi tahu apa-apa. Begitu juga dunia jurnalistik (Koran) ada yang isinya sangat tendensius, tidak imbang, tidak akurat, dan tidak valid. Ini juga bagian dari cara pembodohan rakyat. Sedih saja saya melihatnya. Wartawan yang dilahirkan sebagai control social dan penyeimbang, justru dijadikan alat politik dan menebar kebohongan. Sedih saja saya melihatnya.

Trus Menurut Anda Bagaimana?

Wallahu a’ lam. Hanya Allah yang tahu. Kalau saya harus memilih pemimpin yang baru, saya akan berdoa terlebih dulu, supaya Tuhan Yang Maha Esa mengampuni dosa-dosa saya. Mungkin suara saya merupakan bagian dari jalan menuju korupsi, atau sebaliknya, memang menjadi bagian dari jalan menuju surga . Wallahu a’lam…

T Junaidi: Bangga Jadi Orang Miskin

Podium

———————————-

T Junaidi

Kalau disuruh memilih, bangga menjadi orang miskin atau bangga menjadi orang Indonesia? Memandang Indonesia dari sisi lain tidak harus bersentuhan dengan nasionalis, patriotik, dan heroik. Kedua

pertanyaan tadi saya jawab; Saya bangga menjadi orang Indonesia. Saya masih tinggal di negara Indonesia. Masih menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masih sering digusur. Masih sering kebanjiran. Masih sering ditodong preman di angkot, di terminal, dan ditarik-tarik calo bis antar kota, speedboard,

dan kereta api. Sering dicibir dan dicurigai bangsa asing (luar negeri) ‘Oh Indonesia’.

Kalau Anda ditanya lagi, apa yang bisa dibanggakan menjadi orang Indonesia? Maka jawaban saya adalah kita harus bangga karena kita orang ‘Indonesia yang Bisa’—Bisa hidup susah, Bisa dibohongi, Bisa dikorupsi, Bisa dieksploitasi, dan Bisa ditakut-takuti.

Kebiasaan untuk hidup susah seperti ini tidak dimiliki oleh orang-orang yang terbiasa hidup di Eropa atau negara-negara maju. Dari kebiasaan susah sejak era penjajah Jepang dan Belanda, era Orde Lama (Orla) era Orde Baru (Orba), era Reformasi, dan era paling baru seperti sekarang ini. Orang yang kaya justru berebut jadi miskin. Mereka banyak yang protes daftar namanya tidak dicantumkan dalam daftar penerima BLT. Lalu mereka ramai-ramai protes ke rumah Pak RT, ‘’Kenapa saya tidak didaftarkan sebagai orang miskin?’’

Lantas bagaimana dengan orang yang benar-benar miskin? Apakah mereka bangga menjadi orang miskin? Tentu jawabnya tidak!. Mereka akan bilang, saya bangga menjadi orang Indonesia, karena secara kolektif masih dibantu lewat program BLT.

Nah, siapa yang disalahkan ketika orang kaya menyandang kebanggaan menjadi orang miskin? Karena orang miskin tidak perlu diaudit kemiskinannya oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Inilah Indonesia. Negeri yang, istilah Jusuf Kalla, paling sering dihina oleh bangsanya sendiri. Bukan karena penduduknya tidak punya tata krama dan tidak punya jiwa nasionalis. Tapi karena hinaan itu merupakan akumulasi perasaan dari sebuah realita.

Pada kesempatan keluar negeri atas biaya kantor saya, saya sering mengaku sebagai orang Palembang. Di Singapora ‘’I am from Palembang’. Di Malaysia ‘’I am from Palembang.’’ Di Thailand. ‘’I am from Palembang’’. Tapi setelah ditanya di manakah Palembang? Baru saya jawab Indonesian. Rasa bangga atau tidak menjdi bangsa Indonesia, tidak bisa ditimbang seberapa karat dan kadar nasionalismenya. Nasionalisme adalah manifestasi, realitas adanya. Kita lahir di negeri ini, mengalir darah pejuang sejati. Cinta tanah air bukan sebuah impian dan harapan. Bukan pula janji yang berapi-api. Nasionalisme adalah hakekat– apa manfaat hidupmu untuk bangsamu sendiri?

Para penjahat negeri kita banyak yang bertopeng pahlawan. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa. Berbicara lantang tentang kebangkitan nasional, kesejahteraan rakyat. Memaparkan program visi masa depan bangsa lebih baik. Siap jadi wakil rakyat yang amanah, tapi korupsi di mana-mana. Melecehkan diri sendiri sebagai bangsa. Meminjam kata-kata Deddy Mizwar, bangkit itu adalah malu, malu bila bangsa ini dilecehkan.

Bila sudah seperti ini, tentu saya, anda dan kita semua juga malu menjadi orang Indonesia. Apa yang pantas dibanggakan dari negeri yang rangking korupsinya masih di tiga besar dunia? Apa yang dibanggakan bila para pemimpinnya ribut sendiri? Hukum mudah dibeli? Tingkat korupsi makin tinggi?

Apa yang harus dibanggakan–Menjadi orang Indonesia atau menjadi orang miskin? Saya akan memilih, saya bangga jadi orang Indonesia karena memang sudah ditakdirkan menjadi bagian dari republik yang terbiasa hidup susah. Dan salah siapa kalau banyak orang akhirnya bangga menjadi orang miskin?

(penulis adalah komunitas seni dan wartawan)

Muhammad Azhari: Reportase Merdekawati

Reportase Merdekawati

Muhammad Azhari

Seandainya Jeng hanya mengutak-atik berita dari internet—tanpa wawancara langsung ke lokasi syuting film atau iklan—selama menjadi jurnalis entertainment di sebuah redaksi televisi atau koran, maka jangan pernah berharap menerima karangan bunga dari aktor pujaan. Seperti halnya Merdekawati, seorang wartawati—makhluk Tuhan yang serba (ingin) tahu. Akan tetapi, stereotip yang dimiliki jurnalis perempuan itu belum tentu bisa langsung mengenali karakter tokoh lelaki yang dicari. Toh, tidak ada seragam khusus—seperti gagasan KPK menciptakan efek jera bagi para koruptor—untuk menandai laki-laki

pujaannya itu perjaka, duda, atau “berkelamin ganda”. Dengan kata lain, sedalam-dalamnya peristiwa, gosip, atau gunjingan di seluruh muka bumi masih bisa diketahui oleh Merdekawati, tapi telaga hati laki-laki tentu tak mudah dia pahami. Itu dikatakan

Merdekawati sendiri saat menerima kiriman puisi^*) yang saya titipkan padanya—tak peduli dimuat atau tidak—di redaksi tempatnya bekerja:

^*)Perempuan pada Jendela

dalam Lukisan Kemerdekaan

Dengan kutang merah, kebaya putih

ia mengajak kelaminku berdiri, bergerak

masuk ke dalam jendela sajak-sajak

ia kiblatkan wajah, payudara, serta

kemaluannya menghadap sejarah

yang kuterjemahkan dari bangku sekolah

“Kita belum merdeka, Cucuku. Selagi perang

abadi dalam kata-katamu”, saat revolusi

hingga reformasi, “Lukisan darah dan air mata

bagai lampu peron stasiun kereta penghabisan”

Menembus dinding rahim ibu pertiwi

ia menatap sungguh hari ini

lebih kekal dari kemarin atau nanti, karena

waktu telah berhenti

memerkosa harga diri

Barangkali membaca puisi itu lebih njelimet bila dibandingkan ikut kontes Puteri Indonesia atau Miss Universe. Merdekawati dulu juga pernah jadi ratu kecantikan lho. Niatnya cuma setahun menunda pernikahan demi karier itu, ternyata malah bertahun-tahun. Karena selalu terpilih jadi ratu, Merdekawati kekeuh memangku mahkota yang diidam-idamkan oleh kaum hawa itu. Oleh karenanya, safety kehamilan juga jadi prioritas dong. Mana mungkin kan saat mendampingi tamu kenegaraan perut sang Ratu membesar. Ternyata, Merdekawati cukup peduli dengan umur. Satu dekade jadi ratu kecantikan, kemungkinan sepuluh tahun tak kunjung “didatangi” laki-laki. Maka dari itu, Merdekawati beralih profesi.

Berkenaan dengan itu, profesi apa pun yang digeluti Merdekawati masih belum berhasil mengundang laki-laki untuk melepaskan panah asmara ke hatinya. Impian tidur di ranjang mawar bersama suami, bermandikan cahaya bulan, kerlip bintang, dan dibelai angin malam, seakan pupus saat menyadari usia lebih berat dari tubuhnya. Namun, Merdekawati tidak akan pernah mau hidup terjajah dalam dunia merah jambu.

Pada akhirnya, reportase 5W+1H tanpa sengaja menuntun Merdekawati mampu menjawab pertanyaan hati kecilnya itu, mencapai puncak perjuangan setelah menemukan “soulmate” yang hakiki:

+ Apa kata dunia bila tak punya cinta?

- Belum merdeka.

+ Di mana harus mencari cinta?

- Di darat, laut, dan udara.

+ Kapan saatnya membutuhkan cinta?

- Sebelum, saat, dan setelah kemerdekaan

+ Kenapa mesti ada cinta?

- Supaya tidak terjajah.

+ Bagaimana menjaga cinta?

- Menghargai para pahlawannya.

Persoalan cinta Merdekawati memang tergolong unik. Bahkan, lebih menarik daripada kisah Matahari. Konon kabarnya, Matahari (Margaretha Geertruida Zelle) dilahirkan pada 7 Agustus 1876 di Leeuwarden, putri seorang pengusaha Belanda yang beristrikan seorang perempuan Jawa. Setelah gagal menjadi guru dan juga kehancuran pernikahannya dengan dua orang anak, ia pindah ke Paris dan menjadi seorang penari profesional dengan gerakan eksotik (striptease) seperti seorang putri Jawa. Namanya pun diganti dengan nama Jawa, yaitu Matahari.

Pada masa Perang Dunia (PD) I, Matahari pernah “tidur” dengan banyak perwira Prancis maupun Jerman hingga menjadi sebuah skandal internasional. Pada tahun 1917, Matahari diadili di Prancis sebagai mata-mata ganda (spionase) untuk Prancis dan Jerman yang menyebabkan ribuan pasukan kedua belah pihak tewas. Matahari dinyatakan bersalah lalu dijatuhi hukuman mati di depan regu tembak pada 15 oktober 1917. Para sejarawan kemudian menyatakan tidak ada bukti sama sekali bahwa Matahari adalah seorang mata-mata. Diyakini, penyebab tuduhan itu sebenarnya hanyalah akibat rasa cemburu dari seorang jendral Prancis terhadap Matahari.

Selain Matahari—Merdekawati tidak masuk hitungan—masih banyak lagi perempuan yang mampu “menggetarkan” dunia. Adapun di antaranya, Kanselir Jerman Angela Merkel atau Hillary Clinton yang tengah berlomba dengan kandidat pria di kubu demokrat menuju ke Gedung Putih. Selain itu, siapa tidak mengenal Benazir Buttho yang hingga ajalnya terus mendobrak sistem politik di Pakistan yang didominasi laki-laki.

Sementara, di Indonesia ada Cut Nyak Dien, Raden Ajeng Kartini, dan Herlina, perempuan penerjun di pembebasan Irian Barat (sekarang Papua). Akan tetapi, citra perempuan Indonesia pernah tersingkirkan pada masa Orde Baru, di mana kabar burung tentang Gerwani dengan lukisan gambar di Lubang Buaya seakan-akan menjadikan ilustrasi sejarah bahwa perempuanlah yang menghabisi ketujuh Pahlawan Revolusi.

Dari analogi yang begitu kompleks, antara seks dan kekuasaan; antara cinta dan pekerjaan, seyogianya menjadi renungan suci bangsa ini di Hari Kemerdekaan. Karena, cinta adalah kemerdekaan manusia mencari kehidupannya.Dan, perempuan kadang lebih merdeka menentukan cinta sejatinya.

Fantastis, berapa puluh brankas atau loker di meja redaksi Merdekawati penuh dengan transkrip atau paper yang menyimpan “dunia perempuan”. Berbagai gelar para Srikandi ada di sana, mulai dari diploma, sarjana, master, hingga doktor mengirimkan artikel dan/atau kontak jodoh. Ruang-ruang kosong di perkantoran, apartemen, kondominium, hingga lokalisasi sekalipun, senantiasa disejukkan oleh aura kewanitaan yang tidak hanya mengepentingkan pikiran, tapi juga perasaan, dalam pembuatan sebuah kebijakan. Namun, argumen macam apa yang patut dipresentasikan pada jurnal ilmiah, blog atau disertasi tentang hak dan kewajiban perempuan masa kini. Apalagi menyangkut isu gender yang mengultuskan bahwa perempuanlah yang melahirkan cinta. Entah, polemik cinta harus menjadikan eksistensi perempuan seperti Merdekawati suntuk dalam kariernya hingga menyerupai “rumah kaca” dengan gembok baja. Sehingga, pada waktu yang tepat kunci harus dibukanya sendiri. Yang perlu dicatat, kemerdekaan bukan hanya diperjuangkan oleh pahlawan, tapi andil perempuan juga sangat menentukan peradaban suatu bangsa.Merdeka!(*)

Nasib Petani Kini

Oleh : T Junaidi

Sepuluh tahun saya merasakan menjadi anak petani ulung di pelosok desa pedalaman Airsugihan. Sebuah desa yang sulit dijangkau orang kota. Tidak ada jalan darat yang mampu menghubungkan desa kami menuju kota Palembang. Satu-satunya jalan yang bisa dilalui adalah menyusuri sungai dan rawa-rawa. Meski desa kami ‘terisolasi’ dengan daerah luar, anehnya selama puluhan tahun saya dan petani-petani lainnya bangga menjadi petani. Kebanggaan itu terutama ketika pemerintah selalu mengagung-agungkan petani sebagai orang yang berjasa terhadap negeri ini. Kami adalah ujung tombak kemakmuran dan penopang program swasembada pangan negeri ini. Kami sangat bangga.

————————

Sepuluh tahun kedepan, kebanggaan saya menjadi petani ulung pun sirna, setelah saya mencoba menjadi orang kota yang sedikit menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, meskipun masih berkelas komputer WS. Saya kemudian berpikir, alangkah bodohnya saya menjadi seorang petani yang selalu dimarjinalkan oleh ruang dan waktu. Selamanya saya tak mampu merubah nasib miskin menjadi kaya, kecuali saya memutar otak menjadi orang pintar, dan sekarang menjadi sedikit kaya. Sepuluh tahun kemudian, saya mencoba menengok desa saya yang saya tinggalkan, tak ada perubahan kemajuan yang menyolok, keculi kabar buruk bahwa desa saya menjadi pusat perhatian karena kemiskinannya. Menyongsong musim panen tiba pada bulan Maret nanti, petani kini sudah disongsong pula dengan harga beras yang melambung. Saya kembali merasa terpukul. Nasib petani memang tak pernah berubah, mereka tetaplah menjadi aktor penderita dalam berbagai hal, terutama kebijakan impor beras pemerintah tahun lalu maupun kini. Hingga memasuki 25 tahun sejak 1982 menjadi warga trans di jalur 23 Airsugihan, merupakan waktu yang cukup lama untuk merubah nasib. Lagi-lagi petani merasa bangga menjadi petani, termasuk bapak saya yang dulu pernah memanggul senjata sebagai pejuang kemerdekaan RI dan sekarang mendapat penghargaan tunjangan veteran (tuvet) dari pemerintah sebesar Rp 500 ribu per-bulan, bapak bilang petani merupakan pejuang sejati negeri ini. Sebab sejak jaman penjajahan dulu, petani sebagai pemasok logistik bagi pemuda-pemuda pejuang kemerdekaan. Setiap panen tiba, mereka juga harus menyetor sebagian hasil panennya kepada penjajah Jepang ataupun Belanda. Setelah merdeka, mereka diangkat derajadnya sebagai peran utama dalam program lumbung pangan nasional. Predikat yang sangat membanggakan bagi mereka. Dan sekarang memasuki era reformasi yang menumbangkan orde baru dan orde-orde terbaru, petani tetap sebagai batu pijakan bagi kepentingan orang kota dan tengkulak kaya raya. Saya sedih, tetapi bapak saya tetap bangga menjadi petani. Begitu juga petani-petani yang lain, mereka tidak pernah merasa menjadi sebagai pejuang yang memakmurkan negerinya. Sampai-sampai mereka juga tidak sempat merasakan hasil panen yang ditanam dan dirawatnya selama empat bulan dihamparan persawahan. Sebab hasil panen mereka habis untuk membayar hutang selama musim cocok tanam. Perjuangan tanpa pamrih ini tidak pernah mendapatkan penghargaan yang layak. Petani selalu saja menjadi kaum yang terpinggirkan. Selalu menjadi bahan pergunjingan kaum elit, bahkan sering dituding sebagai pemasok angka kemiskinan nasional terbesar. Dan karena kemiskinannya ini pulalah mereka selalu dijadikan sebagai komoditas politik pihak-pihak tertentu. Saya jadi teringat dengan kejadian 25 tahun yang lalu, pada saat itu petani diagung-agungkan oleh pemerintah karena menjadi aktor utama dalam pembangunan bangsa. Tanpa peran serta petani maka negara Indonesia tidak akan ada artinya apa-apa. Kemudian para petani pun berlomba-lomba untuk memaksa produksinya masing-masing. Berbagai carapun dilakukan untuk menggarap sawah dan ladang. Mereka tak peduli bahwa ongkos menggarap sawah itu mahal, segala cara dilakukan termasuk hutang untuk mendapatkan bibit padi, obat-obatan, pupuk dan pengelolaan tanah. Tak hanya itu, petani terkadang juga mengorbankan masa kecil anak-anaknya untuk ikut menggenjot penggarapan sawah. Tak heran kebanyakan anak petani tak pernah aktif masuk sekolah, alasannya membantu orang tua menggarap sawah. Guru-Guru di desa pun maklum dengan kondisi seperti itu. Yang menyakitkan, ketika petani benar-benar bersemangat menggarap sawah, berbagai jenis obat-obatan untuk pertanian justru harganya mahal, pupuk bersubsidi jatahnya dikurangi, bahkan setelah sampai di tangan petani harga jualnya setinggi langit dan sulitnya mendapatkan barang-barang tersebut di pasaran. Harga pupuk yang biasanya dijual Rp 65 ribu, bila sapai dipedagang bisa mencapai Rp 75 ribu atau Rp 100 ribu bila ngutang. Dan disaat petani menjerit dengan segala kesulitannya itu, disongsong harga beras ikut-ikutan tak mau kompromi, maka lengkaplah petani sebagai aktor pelengkap penderita. Dan yang paling menyakitkan lagi, pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton karena alasan menipisnya stok pangan nasional. Petani benar-benar sekarat. Bagaimana tidak, disaat mereka mengalami hantaman kanan-kiri, nyatanya pemerintah tidak segera turun tangan, malahan sibuk memperjuangkan nasib para pengusaha dan pemilik modal besar. Pemerintah berani melukai hati para petani dengan mengimpor beras dikala petani sedang akan menikmati harga beras yang merambat naik. Dengan entengnya mengatakan kalau persediaan pangan nasional bakal segera habis padahal beberapa minggu lagi akan tiba masa panen raya. Duh, nasib petani!